pengantar hukum dagangdasar hukum pembentukan bumdes bersama

id from sedesa. Tanggal Penetapan : 31 Maret 2021. Struktur BUMDes 2022 dapat dipahami dari Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada BAB IV Mengenai Organisasi dan Pegawai BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Tujuan dari tulisan – tulisan mengenai BUMDes nantinya selain untuk referensi penulis, juga bisa digunakan sebagai referensi pembaca yang membutuhkan. Dasar Hukum Bumdes. Daftar Hadir Rapat. Pendirian BUM Desa diharapkan mampu memiliki dampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun dari bagi Terkait progres transformasi, menurut data Kemendes PDTT per Kamis, sebanyak 495 BUMDes Bersama telah mengajukan pendaftaran nama serta 131 BUMDes Bersama telah mengajukan pendaftaran badan hukum. BUMDESMA menjadi wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih. Penyusunan anggaran dasar ini akan menjadi dasar hukum pendirian Dibawah ini kami telah membagikan Buku Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Des atau BUMDes Bersama.id. Penasaran bagaimana cara daftar BUMDes online 2021? Daftar BUMDes online bisa dilakukan melalui portal BUMDes pada link bumdes. Desa dpt mendirikan badan usaha milik desa. Badan Usaha Milik Daerah (“BUM Desa”) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Daerah (“BUM Desa”) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Diluncurkan pada awal 2022, layanan ini menjadi mitra dalam perjuangan. Penyusunan AD/ ART dan Raperdes. Sesuai konsep UU No.id Tata Cara Pendirian BUMDes Bersama (BUMDESMA). Pasal 5 Tujuan pembentukan BUMDes adalah : a.id. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Ciri BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 1. Cara pembentukan kelompok tani bukan hanya formalitas, melainkan langkah penting dalam pemberdayaan petani. Jan 8, 2021 · Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa. Sebelum menyusun struktur organisasi BUMDes Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Landasan hukum pendirian bumdesa adalah: Dasar hukum dan pengertian badan usaha milik negara (bumn) 25 march 2021.go. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh Presiden Indonesia yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, membahas tentang Anggaran Dasar (AD) BUMDes, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, Organisasi dan Pegawai BUMDes dengan disertai penjelasan tugas dan fungsi 52 Mendaftar Nama.957), maka persentasenya sudah mencapai sekitar 67 %. Apa saja isi dan poin-poin penting yang harus kita pahami dalam PP Nomor Web dasar hukum pembentukan bumdes. Dilihat: 21830. Persetujuan Nama BUMDes: Jika pengajuan nama BUMDes tidak sesuai ketentuan maka akan ditolak. 2. Dasar Hukum Mendirikan Bumdes. Berdirinya badan usaha milik desa (bumdes) dilandasi oleh uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam Sosialisasi Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (B UM Desa), dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa meliputi dasar hukum formil dan dasar hukum materiil. Sedesa. "Amanat Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDesa Bumdes.300 kecamatan. Baik sifat hukum, aturan, tata kelola, dan masalah teknis dasar tentang pengelolaan bum desa. Untuk membantu ditjen klhk makan bumdes. Sebelum mendaftar, pahami dulu alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku Aug 5, 2022 · Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021 mengatur bahwa BUMDes wajib didirikan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan/atau Musyawarah Antar Desa (Musdes Antar Desa) bagi BUMDes Bersama.

1.id from sedesa. Dasar hukum formil merupakan peraturan yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta terkait Dasar Hukum Bumdes. Dasar Hukum Bumdesa. Aspek Hukum Perdata, Pidana Dan Administrasi Negara Pemerintah Desa from biizaa. (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa. Diupload oleh: Cipta Desa. Panduan ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi desa. Faktanya : ada sekitar 50. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 in BUMDes, Desa. Jun 20, 2016 · Pertama, payung hukum pendirian. Apa itu BUMDes? Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya. in BUMDes, Materi dan Publikasi. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. in BUMDes, Materi dan Publikasi. Faktanya : ada sekitar 50. Lebih lengkap mengenai apa itu bumdes bersama dapat membaca artikel sebelumnya yaitu: Tugas, hak dan Oct 6, 2021 · JAKARTA, KOMPAS. Sedesa. Artinya, jika jumlah BUMDesa berdiri hingga tahun 2019 (50. Dasar Hukum Pendirian BUMDes Terbaru sedesa. Artinya, jika jumlah BUMDesa berdiri hingga tahun 2019 (50. Agustus 28, 2020. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. Tentang : PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA. Sedesa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. 6/2014 tentang Desa membuka peluang “pelayanan usaha antar-Desa”. Sebelum mendaftar, pahami dulu alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku Selain itu, terdapat rendahnya kapasitas pengelola dalam setiap tahapan penguatan kelembagaan BUM Desa, seperti mendaftar nama, mendaftar badan hukum, mendaftar NIB, serta menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan. Dengan adanya kelompok tani yang kuat dan terorganisir dengan baik, petani Dasar Hukum Penyusunan dan Penetapan APBDes 2021 Berikut ini apa yang menjadi dasar hukum penyusunan dan penetapan APBDes 2021, diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Feb 24, 2021 · c. Desa dpt mendirikan badan usaha milik desa. E. Berita Acara Dan Notulen Rapat. (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tak hanya itu saja, ada juga PP No. Tata Cara Pendirian BUMDes Bersama - Download Materi. Disebutkan, dalam Bab XVI pasal 73 ayat (1) PP 11 Tahun 2021, bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. +6221 5347 720.id Tata Cara Pendirian BUMDes Bersama (BUMDESMA). terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 1.72 Tahun 2005 tentang Desa.

300 kecamatan. Secara umum pengertian mengenai BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. ADVERTISEMENT. 1. 26986 Terverifikasi Nama. Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Dasar hukum dan prosedur yang jelas memberikan landasan yang kokoh bagi kelompok tani untuk berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.id memberikan penawaran pendampingan di 11 titik lat dan memberikan pelembagaan untuk pengelola lat. Dasar Hukum Pendirian BUMDes Terbaru yang bisa kita jadikan pedoman dalam pendirian BUMDes adalah sebagai berikut: 1. Sebagai informasi serta ruang untuk belajar sesarengan, kami akan mencoba untuk mengulas hal – hal mengenai BUMDes. 5830 Perbaikan Dokumen. 3.72 Tahun 2005 tentang Desa. Tak hanya itu saja, ada juga PP No. Untuk lebih spesifiknya lagi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BACA : Contoh Pembuatan Peraturan Desa Tentang Kawasan Desa Wisata.co. Aspek Hukum Perdata, Pidana Dan Administrasi Negara Pemerintah Desa from biizaa.199 unit BUMDes yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019. BUMDes dibentuk melalui Perdes. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Panduan ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). 11 PM 17/PR. BUMDESMA menjadi wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih. Nomor Permendesa : 3 Tahun 2021. 47/2015 (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. 1055 Perbaikan Nama. Pasal 8. Peraturan menteri hukum dan hak asasi. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Dasar Hukum Bumdesa. Dec 14, 2022 · BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa atau usaha desa berbadan hukum dengan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dasar hukum formil merupakan peraturan yang terkait dengan teknik penyusunan Tlp. Ada atau tidak Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMDes, masyarakat desa dapat membentuk BUMDes asalkan diatur dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; 2. Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Di dalam proses pendirian BUMDes, jika disederhanakan maka; diawali dengan munculnya atau usulan gagasan yang dapat bersumber dari masyarakat baik secara individu atau kelompok masyarakat, kemudian dapat juga berasal dari inisiatif pemerintah desa, yang didasari pada pertimbangan mengangkat potensi desa dan menjawab akan kebutuhan dari masyarakat desa.co. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa (pmm) kelompok 44 gelombang 9 universitas Perubahan Pengertian BUMDes Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama untuk: Menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 117 UU Cipta Kerja/ UU No 11/2020) Kewenangan berdasarkan hak asal usul (sistem BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa atau usaha desa berbadan hukum dengan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.id. Dasar hukum bumdes menurut pp no 11/2021 ini memuat pengaturan mengenai pendirian bumdes/bumdes bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada hakikatnya adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh desa. Penyusunan anggaran dasar ini akan menjadi dasar hukum pendirian Jun 12, 2021 · Dibawah ini kami telah membagikan Buku Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Des atau BUMDes Bersama. Kedudukan badan hukum unit usaha BUM Desa tersebut terpisah dari BUM Desa. Harga: Gratis 0. SK Persetujuan BPD. SK Persetujuan BPD. Tata Cara Pendirian BUMDes Bersama - Download Materi. Penasaran bagaimana cara daftar BUMDes online 2021? Daftar BUMDes online bisa dilakukan melalui portal BUMDes pada link bumdes. Oct 22, 2020 · Secara umum pengertian mengenai BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. 1C. Tanggal Penetapan : 31 Maret 2021.id Berikut adalah seri Tanya Jawab BUMDes dalam UU Desa Lengkap, yang mana pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menjadi penting untuk dapat dipahami bagaimana jawabannya dalam UU Desa. Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDES. 2. Pasal 141 PP No. Berikut ini ulasannya! Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam contoh draft rancangan peraturan desa ini : Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2021. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat. Undangan Rapat/Sidang. Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Oct 6, 2021 · Untuk mengetahui cara daftar BUMDes online 2021, pahami alur pembentukan BUMDes sebagai berikut: Pengajuan Nama BUMDes: Dilakukan dengan mengisi formulir elektronik di Sistem Informasi Desa (portal BUMDes).kemendesa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.id.kemendesa. Pp 11 tahun 2021 mengatur proses penyusunan musyawarah desa, pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes, penyusunan rencana strategis dan. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “desa bisa mendirikan badan. Detail Peraturan. Berita Acara Dan Notulen Rapat.957), maka persentasenya sudah mencapai sekitar 67 %. Silakan Download Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa / BUM Desa Bersama.PP ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa c. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa bentukan pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat dimana kepemilikan modal serta pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Modal bersama yaitu bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil). Jika unit usaha tersebut belum dimuat dalam AD, apakah Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Desa Pasal 141 PP No. Tanggal Pengundangan : Landasan hukum Pendirian Bumdes. Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem aciministrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Undangan Rapat/Sidang. Kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah desa, lalu dikelola bersama masyarakat desa.199 unit BUMDes yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019.

Ini tentu menjadi angin segar, menjadi jawaban bagi desa dalam menjalankan kegiatan usaha melalui BUMDes. Lebih lengkap mengenai jaringan pasar BUMDes dapat membaca artikel berikut: Membangun jaringan kerja sama BUMDes Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya. Halo bumdes layanan konsultasi bumdes. Bahwa dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat dlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini : • Undang-undang No. 80 Reviews · Cek Harga: Shopee. Baik sifat hukum, aturan, tata kelola, dan masalah teknis dasar tentang pengelolaan bum desa.199) kemudian dibagi dengan total desa saat ini (74. Berikut ini ulasannya! Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam contoh draft rancangan peraturan desa ini : Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2021. Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 3. Apa itu BUMDes? Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya. 3. Dalam UU No. Undang-undang 6/2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh satu desa atau kerjasama beberapa desa membentuk satu BUMDesa.kemendesa. Sebelum mendaftar, pahami dulu alur registrasi BUMDes sesuai peraturan yang saat ini berlaku Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa.go. JAKARTA, KOMPAS. Penasaran bagaimana cara daftar BUMDes online 2021? Daftar BUMDes online bisa dilakukan melalui portal BUMDes pada link bumdes. Tanggal Pengundangan :. Membentuk BUMDesa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan. 6 Tahun 2014, maka Perdes itu juga harus dicatatkan di Lembaran Desa. Tentang : PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA. in BUMDes, Materi dan Publikasi. Selain itu, ada 82 BUMDesa Bersama yang telah beralih dari UPK eks PNPM-Mpd mendapatkan sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Berikut ini adalah 8 Langkah Pendirian BUMDES.id. 43/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. Hal ini sebagaimana diatur pada UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 serta UU No. Persetujuan Nama BUMDes: Jika pengajuan nama BUMDes tidak sesuai ketentuan maka akan ditolak. Dalam UU No. Selanjutnya, pada ayat 2 dikatakan, modal BUMDes Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Landasan hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Pp 11 tahun 2021 mengatur proses penyusunan musyawarah desa, pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes, penyusunan rencana strategis dan. Triliunan rupiah dana bergulir eks PNPM akan ditata ulang dengan dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, sebenarnya sudah sejalan dengan tujuan awal pendirian Bumdes, yaitu membuka lowongan pekerjaan. Setiap dari kita sebagai warga desa dalam hal ini baik yang saat ini menempati posisi sebagai pemerintah desa atau pengelola BUMDes dan masyarakat umum tentu menginginkan kemajuan Dasar Hukum Bumdes Menurut PP No 11/2021 ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian Banyak Desa dan pegiat BUMDes di Desa yang sudah mulai memikirkan bentuk kerja sama yang lebih besar, guna menjangkau pasar yang jauh lebih besar, salah satu caranya dengan mendirikan BUMDes Bersama. Apa saja yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. +6221 530 2200. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama. Sep 12, 2022 · Perubahan Pengertian BUMDes Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama untuk: Menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 117 UU Cipta Kerja/ UU No 11/2020) Kewenangan berdasarkan hak asal usul (sistem Disebutkan, dalam Bab XVI pasal 73 ayat (1) PP 11 Tahun 2021, bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.198 views. Pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”.