Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. 5430.com ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. JENIS DOKUMEN. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. 4403, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b.2007/NO. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan GLVHEXWNDQ EDKZD ³2UPDV GLGLULNDQ ROHK WLJD RUDQJ ZDUJD QHJDUD ,QGRQHVLD DWDX OHELK NHFXDOL 2UPDV DQJ EHUEDGDQ KXNXP DDVDQ´ 'DODP 3DVDO GLVHEXWNDQ EDKDZD ³ 2UPDV VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP 3DVDl 9 dapat berbentuk: a.pusdok@gmail. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 5430, LL SETNEG: 35 HLM. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dari organisasi ke organisasi pemuda,trainer kepemimpinan tingkat lanjut, berdagang beras merah organik, beras hitam organik, beras coklat organik, konsultan teknik menulis ilmiah populer, konsultan desa ekowisata, penulis kuliner kreatif sebagainya email : satriya1998@gmail. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 22 Sep 2023. Peraturan Pemerintah (PP) NO. BAB V Pendaftaran (Pasal 15 –… Penelitian ini bertujuan mengkomparasikan antara Perppu No.237, TLN No. Unduh. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013; g.5946, LL SETNEG : 4 HLM. BAB II Asas, Ciri, dan Sifat (Pasal 2 – Pasal 4). 72, TLN NO.5946, LL SETNEG : 4 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No 17 Tahun 2013) Menimbang. Mayjend Soetoyo No. 1925 Nomor 448) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. Judul. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. badan hukum; atau b. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 116, TLN No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Download Sekarang. 116, TLN No. 2004. customer@hukumonline. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. BAB II Asas, Ciri, dan Sifat (Pasal 2 – Pasal 4). UMUM HAK ASASI MANUSIA. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. 7. 17, LN. 40, TLN No.

I. Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 tentang ketentun umum. 5430, LL SETNEG: 35 HLM. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Meta: Keterangan: Kode: UU 17 TAHUN 2013: Judul: Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan undang-undangan yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi Judul.id / pih.pusdok@gmail. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. Bab 1 terdiri dari pasal 1 sampai pasal 5 tentang ketentun umum. a.com. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan undang-undangan yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi Nov 12, 2021 · Terlebih dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Keuangan, 17/PMK. Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Pengumuman Vendor Conference ke-4 ''Indonesia Health Systems Strengthening Project''. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana.03/2013. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. Pasal 1 berisi tentang penjelasan pengertian istilah yang berkaitan dengan keuangan negara. JENIS DOKUMEN.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia.33, TLN NO. 17, LN. 5404, LL SETNEG : 32 HLM.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang membatasi ruang gerak OMS. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; f. No. 2013. 2004/ No. 11, LN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. 116, TLN No. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan Judul. Status: Login atau Berlangganan. Undang-undang ini berbeda dengan UU No. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Undang-undang (UU) NO. a. Berlaku.2013/No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 17: Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Setelah UU No.

6. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 2013 No. Berlaku. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2013. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.H. UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Konsiderans: bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. 17, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2013/No. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 17: Tahun: 2013: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan Terlebih dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 6 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pengganti UU Cipta Kerja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai penyelenggara pemilihan umum. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Penyelenggaraan upaya kesehatan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 22 Ayat 1. a. BAB IV Pendirian (Pasal 9 – Pasal 14). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d.2013/No. 2016.239 -2- Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Pendirian-Pengawasan. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Selter JPT Pratama di Lingkungan Kemenkes Tahun 2023.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang membatasi ruang gerak OMS. Nantinya MK yang akan menilai keberlakuan suatu pasal. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; f. 17, LN. 138, TLN. Undang-undang (UU) NO. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. ABSTRAK: Latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah bahwa: kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat diiakukan melalui Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum SUBJEK : ORGANISASI KEMASYARAKATAN -. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.com Feb 18, 2014 · Menurut kami, adanya pertentangan pasal dalam satu peraturan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.com. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. khoirun Farid. Terdapat 24 jenis upaya kesehatan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No 17 Tahun 2013) Menimbang. 17, LN. Gedung JDIHN.

17, LN. NPM. 2013.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) OLEH : DIMAS PRAYOGA S. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2013TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijamin UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 73, TLN No. 24 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.go.239, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2013TENTANGORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijamin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2017 No. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 UU No. Gedung JDIHN.A2021151038 Abstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok 2017, No. ABSTRAK: Latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah bahwa: kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat diiakukan melalui Jan 4, 2021 · Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013; g. TB Simatupang No. 17, LN. Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013; g. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum SUBJEK : ORGANISASI KEMASYARAKATAN -. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran a. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Organisasi Kemasyarakatan. Unduh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-masuk Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2017: Tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2017. Undang-undang (UU) NO. Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "membahas rancangan undang-undangan yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi I. 17, LN. KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO. Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo Organisasi Kemasyarakatan, diatur dengan UU 17 tahun 2013 tentang Ormas.2013/No. 24 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah undang-undang yang mengatur tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian rencana pembangunan nasional.2013/No. Dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (stbl. 73, TLN No.com. BAB IV Pendirian (Pasal 9 – Pasal 14). Mayjend Soetoyo No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Und. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran -1- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.